Derap Reformasi: Hukum, Ekonomi, Pemerintahan: Jakarta – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Tim Jaksa Penyidik, kembali lakukan langkah penyidikan dengan memeriksa 5 (lima) orang saksi yang dipanggil hari ini dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Tata Kelola Tambang Bauksit di Wilayah Kalbar Tahun 2017 s.d 2023, bertempat di Gedung Bundar pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Pemeriksaan saksi dilakukan pada pukul 09.30 Wib hingga pukul 17.30 Wib. Adapun 5 (lima) orang saksi yang dimintai keterangan tersebut dari Kementerian ESDM yang pernah dilakukan pemanggilan sebelumnya ke Kantor Kejati Kalbar, namun berhalangan hadir, sehingga hari ini dijadwalkan kembali dan pemeriksaanya berlangsung secara marathon di Jakarta.
Kelima saksi diperiksa dalam kapasitasnya untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola pertambangan bauksit di Kalbar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat I Wayan Gedin Arianta, SH.MH, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan.
“Benar, hari ini Penyidik Kejati Kalbar melakukan pemeriksaan saksi di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dari Kementerian ESDM, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memperkuat alat bukti untuk pembuktian dugaan perkara yang saat ini ditangani oleh Penyidik Kejati Kalbar, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah pihak langsung yang berkaitan dengan proses perijian tambang Bauksit di Wilayah Kalbar, untuk melengkapi pemberkasan perkara yang sedang ditangani,” ujar Kasi Penkum Kejati Kalbar.
Disinggung tentang pemeriksaan saksi akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyidikan guna ungkap secara utuh peristiwa hukum dalam perkara dimaksud’.
Wayan menyampaikan, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan transparan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terangnya.
Sumber: Penkum Kejati Kalbar | Editor: Alam
