Derap Hukum: Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Aset yang didapat yakni satu unit flat rusun tiga lantai tipe 24 sebanyak 43 Unit Kamar beserta meubelair (peralatan lengkap.Red).
Nantinya rusun tersebut akan digunakan untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).
Mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto menerima langsung aset tersebut di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa -29.3.2022.
Andap mengucapkan terima kasih atas hibah aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR.
Menurutnya, aset ini akan dijadikan sebagai penyemangat untuk terus bekerja dan meningkatkan kinerja, khususnya di Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang menaungi Poltekip/Poltekim.
“Kami sangat berterima kasih atas hibah yang diberikan oleh Kementerian PUPR, dan menjadikan aset ini sebagai penyemangat kami untuk mengabdi kepada bangsa, dengan terus bekerja dan meningkatkan kinerja,” ujar Andap_
Ungkapan semangat itu di lontarkan Andap saat menghadiri acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah/yayasan/ perguruan tinggi.
Selanjutnya Andap menghimbau kepada jajarannya untuk menjaga dan memanfaatkan aset dengan semaksimal mungkin. “
Aset ini harus kita gunakan dengan baik dan benar, jangan mentang-mentang kita dapat aset dari kementerian/lembaga lain, kita seenaknya saja menggunakan aset tersebut._
Kita harus merawat dan menggunakan aset dengan sebaik mungkin, dari administrasi hingga teknis perawatan dan penggunaannya,” tandas Andap.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Serah Terima BMN Kementerian PUPR merupakan bentuk akuntabilitasi dan transparansi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kegiatan ini bisa menjelaskan kepada publik, bahwa uang titipan rakyat kita manfaatkan secara maksimal._
Sehingga masyarakat menjaga bersama, dan nantinya tercapai cita-cita bersama, yakni menuju masyarakat adil makmur,” jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya menjelaskan, total infrastruktur yang dihibahkan/dialihstatuskan dalam kegiatan kali ini sebesar Rp 222,58 triliun.
“Sebanyak Rp 221,58 triliun dihibahkan, dan Rp 1 triliun dialihstatuskan. Total ada 6 kementerian, 24 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, tiga yayasan, dan dua universitas yang menandatangani serah terima BMN kali ini,” terang Zainal.
