Derap Hukum: Cilegon, Banten – Guna berikan situasi aman dan nyaman, Ditpamobvit Polda Banten lakukan pengamanan di PT Krakatau Posco yang berada di Kota Cilegon.
Tepat nya minggu 20.2.2022′ pengamanan langsung dipimpin oleh AKP Kiki Gunawan selaku Perwira Pengawas (Pawas) di PT Krakatau Posco, juga didampingi oleh Brigpol Novianto, Bripda Moh Reza serta diikuti oleh seluruh security PT Krakatau Posco.
Saat dikonfirmasi, Dirpamobvit Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi membenarkan terkait pengamanan tersebut,_
Ketika di singgung jurnalis tentang pengamanan, Ia menyebutkan pengamanan ini sebagai bentuk upaya Polda Banten dalam memberikan jaminan keamanan kepada objek vital nasional maupun objek tertentu yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
“Iya benar, bahwa hari ini personel Ditpamobvit Polda Banten telah melakukan patroli serta pengamanan di kawasan PT. Krakatau Posco yang berada, Kota Cilegon.
Dimana pengamanan ini sebagai bentuk upaya kita dalam memberikan jaminan keamanan kepada salah satu objek vital yang ada di wilayah hukum Polda Banten,” kata Edy Sumardi.
Edy Sumardi menjelaskan dalam pengamanan tersebut dilakukan oleh personel gabungan.
“Dalam kegiatan pengamanan ini, kita dibantu oleh rekan kita dari security PT Krakatau Posco untuk melakukan pemeriksaan di seluruh kawasan perusahaan.
Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Edy Sumardi.”
Selain melakukan pengamanan, kita juga melakukan patroli menggunakan kendaraan roda dua dan empat di seluruh kawasan perusahaan untuk mengecek seluruh area yang dianggap rawan,” lanjutnya.
Terakhir, dimasa pandemi covid-19 ini, personel Ditpamobvit Polda juga melakukan imbauan protokol kesehatan kepada seluruh karyawan dan masyarakat yang ada di sekitaran kawasan PT Krakatau Posco.
Sementara itu, AKP Kiki Gunawan selaku Pawas menambahkan bahwa pengamanan di PT Krakatau Posco tersebut berjalan dengan aman dan lancar.
“Alhamdulillah kegiatan pengamanan ini berjalan dengan aman dan lancar, dan selama patroli ini tidak ada gangguan yang menonjol yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan masyarakat sekitar,” tutupnya. (Bidhumas).
