Derap Reformasi: Jakarta – Di penghujung 2021, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyampaikan pendapat yang cukup melegakan.
Seperti dikutip beberapa media, ia mengatakan bahwa Indonesia telah dapat dinyatakan berhasil keluar dari pandemic COVID 19 dan siap memasuki fase endemi.
Indikator pernyataannya tersebut, menurutnya dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti positivity rate, tingkat penularan, dan juga tingkat kematian yang rendah yang mulai berlangsung sejak Agustus hingga saat ini.
“Menurut saya sudah masuk (endemi). Penularannya rendah, positivity rate-nya rendah, rumah sakit kosong, kematian zero, pokoknya rendah semua,” katanya sebagaimana diungkap detikcom, Kamis (30/12/2021).
Endemi merupakan sebuah kondisi di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu seperti penyakit malaria atau demam berdarah dengue (DBD) yang telah dianggap menjadi penyakit yang lazim terjadi di Indonesia.
Hal yang disampaikan Pandu ini selaras dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengajak masyarakat untuk menyambut tahun 2022 dengan optimistis dan penuh semnagat.
Kendati meminta masyarakat tetap waspada dengan varian baru COVID 19 seperti Omicorn yang muncul baru-baru ini dan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga prosedur kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, Puan merasa yakin, dengan gotong royong dan saling mendukung, segala persoalan yang dihadapi oleh Negara karena pandemic akan bisa diatasi dengan baik.
“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19.
Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan, Jumat (31/12/2021).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri dan keluarganya terlindung dari COVID 19 dengan mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah.
“Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” tambahnya.
Membaiknya kondisi pandemi yang dapat diharapkan segera beralih menjadi endemic ini, menurut Puan merupakan preseden baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi.
“Karenanya, melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” Puan mengungkapkan.
Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI berfokus terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.
Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha.
Menurutnya, setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran juga melakukan upaya agar program pembangunan nasional pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius.
Puan juga mengapresiasi kerja keras sinergi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjaga keamanan sepanjang 2021. Meski di tengah pandemi yang genting, tetap ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas keamanan.
Ia berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif di 2022, terlebih karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
“Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” katanya. Puan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. “Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.
Disampaikannya, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).
